PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) diingatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat yang dinilai masih memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, Kamis (6/8/2026). Freddy menilai masih banyak kendaraan bermotor yang menunggak pajak sehingga potensi penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal. Selain itu, keberadaan ribuan alat berat yang beroperasi di berbagai sektor usaha juga dinilai belum seluruhnya tercatat sebagai objek pajak.
“Kami menyadari penerimaan pajak daerah masih belum maksimal. PKB maupun BBNKB masih perlu dioptimalkan karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak,” ujar Freddy. Politisi PDIP ini menjelaskan, meningkatnya aktivitas investasi di Kalimantan Tengah, termasuk pada program food estate dan sektor perkebunan maupun pertambangan, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah alat berat yang beroperasi. Namun, menurutnya, belum seluruh alat berat tersebut terdata sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak alat berat adalah mekanisme pengadaan yang dilakukan perusahaan melalui kantor pusat di luar daerah. “Banyak perusahaan membeli alat berat melalui kantor pusat di Jakarta. Pajaknya dibayar di sana, begitu juga PPh dan kewajiban lainnya. Akibatnya daerah hanya memperoleh manfaat yang sangat kecil,” katanya.
Freddy menambahkan, proses pendataan juga menjadi lebih sulit karena sebagian perusahaan membeli alat berat secara tunai tanpa melalui skema pembiayaan yang mudah ditelusuri. Di sisi lain, mayoritas dealer alat berat berada di luar Kalimantan Tengah sehingga pengawasan terhadap objek pajak tersebut belum berjalan optimal.
Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pendataan yang lebih akurat, penguatan koordinasi lintas instansi, serta sinergi dengan pelaku usaha agar seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD.
Dengan optimalisasi sektor PKB, BBNKB, dan pajak alat berat, Freddy berharap penerimaan daerah dapat terus meningkat sehingga mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalteng. (VK1)


