By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Pemerintah Diminta Permudah Perizinan WPR
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » DPRD Provinsi Kalteng » Pemerintah Diminta Permudah Perizinan WPR

Pemerintah Diminta Permudah Perizinan WPR

6 Juli 2026
Share
Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin.

PALANGKARAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mendorong pemerintah agar proses perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dibuat lebih sederhana dan tidak berbelit. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para penambang rakyat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Riska mengatakan, penyederhanaan proses perizinan menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Kabupaten Katingan, khususnya para penambang rakyat, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masyarakat berharap mekanisme pengurusan izin dapat berlangsung lebih cepat, mudah, serta tidak dibebani biaya maupun pungutan yang memberatkan. Selain itu, dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng juga diharapkan dapat memperlancar proses legalisasi pertambangan rakyat.

Riska menjelaskan, berdasarkan keterangan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proses pengajuan WPR tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun, tahapan birokrasi akan diupayakan lebih sederhana sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh izin.

Meski demikian, sejumlah persyaratan dasar tetap harus dipenuhi, seperti validasi identitas pemohon dan kesesuaian lokasi dengan kawasan yang memiliki potensi pertambangan rakyat. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum izin diterbitkan.

“Kami mendapat penjelasan bahwa prosesnya akan dipermudah. Nantinya tetap mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk melihat identitas pemohon dan potensi wilayah tambang sehingga proses izinnya bisa dibantu,” kata Riska, Senin (6/7/2026)

DPRD Kalteng berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempercepat legalisasi pertambangan rakyat. “Dengan demikian aktivitas pertambangan masyarakat dapat berlangsung secara legal, aman, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” tutupnya. (VK1)

You Might Also Like

Abdul Hafid Reses di Telaga Baru, Ini 7 Permintaan Warga
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, DPRD Kalteng Ajak Perkokoh Persatuan Hadapi Tantangan Zaman
RDP Komisi IV DPRD Kalteng dan Dinas PMD Bahas BUMDes dan Kelembagaan Desa
Lohing Simon Dorong Pengembangan Budidaya Ikan Lele
Waspada Banjir, Perlu Rutin Pantau Debit Air
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?