PALANGKARAYA – Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng ), Bambang Irawan, menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) Pemprov Kalteng yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD sekaligus menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melalui pandangan fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Tengah, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah yang lebih terarah untuk memperkuat kapasitas aparatur yang menangani pengelolaan anggaran.
Menurut Bambang, peningkatan kualitas aparatur tidak cukup hanya melalui penambahan personel, tetapi juga harus dibarengi pembinaan yang berkesinambungan, mulai dari proses rekrutmen, peningkatan kompetensi, hingga kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang keuangan daerah.
“Kami meminta pemerintah daerah terus memperkuat kuantitas maupun kualitas aparatur pengelola anggaran yang profesional. Upaya itu harus dilakukan melalui rekrutmen yang tepat, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan,” ujar Bambang, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai kebutuhan terhadap tenaga pengelola keuangan yang kompeten semakin mendesak seiring perkembangan regulasi yang terus berubah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi pengembangan sumber daya manusia secara sistematis agar mampu menjawab tuntutan tata kelola keuangan yang semakin kompleks.
“Harus diakui, jumlah tenaga pengelola keuangan yang benar-benar profesional saat ini masih sangat terbatas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan APBD ke depan semakin optimal dan akuntabel,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap penguatan kapasitas aparatur pengelola anggaran dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Selain memperbaiki efektivitas pelaksanaan APBD,
“Kami meyakini hal tersebut mampu meminimalkan kesalahan administrasi serta mengurangi potensi temuan berulang dalam pemeriksaan keuangan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (VK1)


