PALANGKARAYA – Kontribusi usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) terhadap perekonomian sangat besar, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. IMK menghidupkan potensi masyarakat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi perekonomian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyebutkan kontribusi IMK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata antara 15-17 persen selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Dalam publikasi melalui laman resmi BPS Kalteng yang dirilis pada 31 Desember 2025 tentang Profil IMK Kalteng tahun 2024, BPS mencatat jumlah IMK di Kalteng per tahun 2024 mencapai 29.659 unit. IMK di Kalteng pada tahun itu mencatat pendapatan hingga Rp 2.501,41 miliar (Rp2,5 Triliun).
Dari total pendapatan tersebut, sebanyak Rp1.283,01 Miliar (Rp1,2 Triliun) merupakan pengeluaran usaha untuk operasional bahan baku, dan sebagainya. Sementara itu, pekerja di sektor IMK mendapatkan balas jasa sebesar Rp280,74 Miliar yang diperuntukkan bagi 9.902 pekerja dibayar. Rata-rata setiap orang pekerja dibayar Rp28,35 juta per tahun 2024.
IMK paling banyak dari industri makanan 12.204 unit, kemudian industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dan bambu, rotan dan sejenisnya 10.385 unit, dan industri pakaian jadi 1.989 unit.
Pada tahun 2024, IMK menyerap tenaga kerja 51.589 orang, terdiri dari laki-laki 20.922 orang dan perempuan 30.667 orang. IMK dari industri makanan menyerap tenaga kerja paling banyak, mencapai 22.681 orang atau 43,96 persen.
Yang cukup menarik adalah tingkat pendidikan para pengusaha atau pemilik IMK. Pada tahun 2024, pengusaha IMK sebagian besar menamatkan pendidikan hanya di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 9.782 orang atau 32,98 persen. Bahkan, masih terdapat pengusaha IMK yang tidak menamatkan pendidikan di tingkat SD sebanyak 5.348 orang atau 18,03 persen.
Pengusaha IMK yang menamatkan pendidikan tingkat SMA/SMK tarcatat 7.359 orang atau 24,81 persen. Sementara jumlah pengusaha IMK yang menamatkan pendidikan tinggi hanya 1.511 orang atau 5,10 persen. Komposisi pendidikan yang masih banyak berada di tingkat yang rendah mengindikasikan bahwa terdapat potensi peningkatan kemampuan baik manajerial maupun teknis melalui berbagai pelatihan, kursus atau bimbingan dari berbagai lembaga yang terkait.
Sementara, tenaga kerja pada IMK tahun 2024 paling banyak dari lulusan SMA dan SMK sebanyak 16.365 orang atau 31,72 persen. Masih cukup banyak tenaga kerja IMK dari lulusan SD sebanyak 15.484 orang atau 30,02 persen. Pekerja IMK yang menamatkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi diatas SMA/SMK hanya 2.101 orang atau 4,07 persen.
Pengusaha IMK di Kalteng didominasi di kelompok umur 45–64 tahun yang mencapai 14.731 orang atau 49,67 persen. Sementara 12.470 orang atau 42,05 persen berada di rentang usia 25-44 tahun. Walaupun didominasi oleh generasi milenial, sektor IMK juga mulai diminati oleh generasi Z dengan jumlah pengusaha IMK di Provinsi Kalteng berusia kurang dari 24 tahun sebanyak 367 orang (1,24 persen).
Adanya pengusaha usia muda di sektor IMK dapat membantu usaha berkembang dengan lebih baik karena penguasaan teknologi pada generasi muda pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Meskipun demikian, masih ditemukan pengusaha IMK yang berusia diatas 65 tahun sebanyak 2.090 orang (7,05 persen). Hal ini wajar karena sebagian produk IMK masih dihasilkan dengan cara yang manual dan dapat dikerjakan di semua usia, misalnya dalam usaha pembuatan anyaman rotan yang sepenuhnya dikerjakan secara manual.
Dari sisi permodalan, sebanyak 92,84 persen IMK di Kalteng menggunakan modal sendiri dalam pengembangkan usahanya. Hanya 7,16 persen IMK yang menggunakan modal dari pihak lain.
Dalam surveinya, BPS menemukan persoalan permodalan masih menjadi kendala paling dominan dalam pengembangan IMK. Ada 9.383 unit IMK mengalami kendala permodalan, kemudian 6.849 unit IMK terkendala bahan baku, 4.010 unit terkendala pemasaran, dan 1.172 unit IMK terkendala tenaga kerja 1.172.
BPS berharap publikasi Profil IMK Kalteng Tahun 2024 ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi pembangunan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah serta para pelaku usaha, akademisi dan pengguna data lainnya. (VK1)
