PALANGKARAYA- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugiyarto ikut menghadiri ramah tamah memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Lamandau, Senin (4/8/2025), di GPU Lantang Torang, Nanga Bulik. Mantan Wakil Bupati Lamandau dua periode itu menilai, perkembangan Lamandau sejak pemekaran 2002 hingga saat ini, dari tahun ke tahun semakin baik.
“Kita harapkan pembangunan selalu berjalan baik dan terus ditingkatkan,” kata Sugiyarto saat diwawancara di Palangkaraya, Selasa (5/8/2025). Sugiyarto juga berharap peringatan HUT ini dapat menjadi momen untuk memperkuat sinergi pembangunan.
“Semoga dibawah kepemimpinan Rizky – Hamid, kabupaten setempat semakin maju, berkembang, dan pembangunan semakin meningkat, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan tentunya pembangunan infrastruktur bisa bertambah,” katanya.
Dia mengatakan, salah satu tantangan di daerah pemekaran yakni infrastruktur jalan, hal ini disebabkan masih banyak jalan kabupaten yang perlu uluran tangan baik pemerintah pusat maupun provinsi. “Kami harapkan 5 tahun depan di pemerintahan Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi bisa membantu bersinergi dengan kabupaten dalam peningkatan infrastruktur di kabupaten Lamandau,” ucapnya.
Sugiyarto juga mengharapkan program yang sudah dicanangkan gubernur di sektor pendidikan akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau. Dengan demikian, pendidikan yang ada di wilayah ini semakin berkembang dan tentunya bisa dirasakan luas masyarakatnya sehingga tidak ada lagi nanti istilah tidak mampu sekolah karena tidak ada biaya. “Gubernur juga mencanangkan program sekolah gratis bagi yang tidak mampu juga harus didukung oleh pemerintah kabupaten, sehingga sinergitas ini akan memperbaiki pelaksanaan pendidikan di Lamandau,” ujar Sugiyarto.
Legislator Kalteng ini juga mengharapkan agar pemenuhan plasma yang belum direalisasikan agar didorong, dia menyebut, sudah hampir 95 persen plasma perkebunan sudah terjangkau. Selain itu, Sugiyarto juga mengungkapkan, replanting juga perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena tanaman perkebunan juga ada waktunya untuk diganti
“Perlu segera dilakukan pendataan bekerjasama dengan pemerintah pusat terkait replanting. Supaya bisa membantu masyarakat karena dua tiga tahun pasti dengan replanting tidak punya penghasilan masyarakat, jadi perlu ada bantuan dari pemerintah,” pungkas Sugiyarto. (VK1)
