KUALA KURUN – Tiga perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyatakan komitmennya untuk membangun kebun plasma bagi warga. Ketiga PBS itu, PT Jaya Jadi Utama (JJU), PT Gumas Alam Subur (GAS) dan PT Kurun Sumber Rejeki (KRS).
Komitmen itu disampaikan dalam rapat dengan Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Selasa (10/11/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, dipimpin langsung Bupati Jaya Samaya Monong. Bupati ini memang sangat getol memperjuangkan kebun plasma bagi warganya. Sebab ketentuan itu diatur dalam undang-undang, dimana PBS wajib memberikan kebun plasma bagi warga sekitar.
Rapat ini juga dihadiri Ketua DPRD Gunung Mas, Bhinarta, Kapolres Gunung Mas AKBP Arum Sari Puspita Dewi, serta Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Nugroho Wisnu Pujoyono.
Dalam rapat, manajemen PT JJU, PT GAS, dan PT KRS menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemisahan wilayah HGU kebun inti dan HGU kebun plasma. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Jaya Samaya Monong menyampaikan apresiasi kepada manajemen perusahaan atas kesediaan dan komitmennya untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Ia menjelaskan bahwa setelah penandatanganan berita acara kesepakatan, Tim Investasi Kabupaten Gunung Mas akan segera memproses tindak lanjut melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas tentang Penetapan dalam Pengawasan.
SK tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak perusahaan sebagai dasar untuk kembali melaksanakan aktivitas usaha perkebunan. Sebelumnya, Pemkab Gumas telah melakukan penutupan sementara terhadap aktivitas usaha perusahaan tersebut.
“Pada prinsipnya Pemkab Gumas sangat mendukung investasi yang membawa kemajuan kepada masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkas Bupati.
Sesuai peraturan, perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas kebun inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan adanya konsekuensi bagi perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, yakni dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemkab Gumas tidak anti investasi. Jika banyak investasi yang masuk, maka akan ada pertumbuhan ekonomi di situ yang menimbulkan efek domino bagi kemajuan masyarakat dan daerah,” ucap Bupati. (VK3)


