PALANGKARAYA – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) memengaruhi kondisi fiskal tiap daerah. Ini juga sebagai ujian bagi pemerintah provinsi untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran serta memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, Sabtu (18/10/2025). “Pemangkasan TKD harus disikapi dengan langkah-langkah strategis agar program pembangunan daerah tidak terganggu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. “Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat, kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seoptimal mungkin. Fokusnya adalah pada kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Ansyari.
Ia menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Kedua sektor ini, kata dia, tidak boleh terkena dampak langsung dari penyesuaian fiskal karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Ansyari juga mendorong Pemprov Kalteng untuk memperkuat PAD sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Ia menilai, peningkatan PAD bisa dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah, penerapan sistem digitalisasi keuangan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber-sumber penerimaan.
“Peningkatan PAD harus menjadi perhatian serius. Kita perlu program yang inovatif dan berkelanjutan agar daerah memiliki kemampuan fiskal sendiri,” kata politisi Partai Gerindra Kalteng ini.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya fokus pada kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi mampu menciptakan program yang memberikan nilai ekonomi dan dampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memangkas program, tetapi bagaimana membuat anggaran lebih tepat guna dan menghasilkan manfaat nyata,” tegas Ansyari.
DPRD Kalteng berharap, melalui efisiensi anggaran dan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal serta memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan dana transfer. (VK1)
