By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Ribuan Hektare Lahan Konsesi Terbakar, Aktivis Lingkungan Laporkan 4 Perusahaan ke Polda Kalteng
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Headline » Ribuan Hektare Lahan Konsesi Terbakar, Aktivis Lingkungan Laporkan 4 Perusahaan ke Polda Kalteng

Ribuan Hektare Lahan Konsesi Terbakar, Aktivis Lingkungan Laporkan 4 Perusahaan ke Polda Kalteng

14 Oktober 2023
Share

Ilustrasi karhutla. 

PALANGKA RAYA – Aktivis dan pemerhati lingkungan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tergabung dalam Koalisi Menolak Asap (KoMA), melaporkan 4 perusahaan ke Polda Kalteng, Jumat (13/10/2023). Keempat perusahaan yang dilaporkan, PT. Industrial Forest Plantation (IFP), PT. Rimbun Seruyan (RS), PT. Karya Luhur Sejati (KLS), dan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL).

PT IFP dan PT RS bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI). PT IFP berlokasi di Mantangai, Kabupaten Kapuas. Sementara PT RS di Kabupaten Seruyan. Dua perusahaan lainnya, yakni PT KLS yang berlokasi di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dan PT GAL di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, merupakan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit.

KoMA beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalteng, Save of Borneo (SOB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya. KoMA menyebut 4 perusahaan tersebut merupakan aktor perusak konsesi lahan dan hutan  yang diduga lalai mencegah kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) sehingga menimbulkan kabut asap di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali terjadi sepanjang tahun 2023.

Direktur WALHI Kalteng Bayu Herinata mengatakan, pemerintah daerah dan pusat seringkali diingatkan oleh berbagai pihak khususnya masyarakat sipil terkait ancaman dan kerentanan terjadinya karhutla yang lebih besar tahun 2023.

“Namun upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla tidak dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Lebih sering masyarakat yang ditindak melakukan karhutla, sedangkan perusahaan besar yang merusak konsesi lahan dan lalai dalam penanganan dan mencegah karhutla tidak ditindak, malah lebih tebang pilih untuk penegakan hukum,” katanya dalam konferensi pers yang digelar KoMA, di Palangka Raya, Jumat (13/10/2023).

Dari hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Walhi Kalimantan Tengah dengan menggunakan data titik panas (hotspot) yang dirilis oleh pemerintah, terdapat sejumlah 2.370 hotspot selama periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Kalteng.

“Sebaran hotspot tersebut teridentifikasi berada di Kabupaten di mana ekosistem gambut masih ada di dalamnya. Lebih spesifik, di areal gambut yang terindikasi kuat fungsinya telah rusak dan menjadi lokasi karhutla berulang, berdasarkan hasil monitoring dan kajian yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya

Direktur SOB, Habibi, mengatakan pihaknya melakukan kajian melalui analisis per 1 Agustus sampai 27 September 2023 menemukan ada sekitar 69.188 hektare karhutla.

“Indikator kerentanan tersebut sejalan dengan kondisi kejadian karhutla pada bulan Agustus sampai September. Sebaran karhutla dengan luasan terbesar terjadi di Kabupaten Kapuas seluas 18.497 hektare, disusul Kabupaten Seruyan seluas 16.425 hektare, Barito Selatan  10.229 hektare, Pulang Pisau 7.290 hektare, dan Kotawaringin Timur seluas 6.219 hektare. Karhutla yang terjadi mempengaruhi indeks pencemaran udara di Kalteng,” katanya.

Pada tanggal 2 Oktober 2023, indeks kualitas udara (AQI) dengan Particulate matter (PM) 2,5, Kabupaten Kotawaringin Timur tembus di angka 1.135, disusul Kabupaten Barito Selatan sebesar 334. “Tingginya angka polusi ini menempatkan keduanya pada level Berbahaya. Sedangkan, Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi berada pada angka 300 dimana masuk level udara Sangat Tidak Sehat,” imbuhnya.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Sejumlah 3.988 orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dari luasnya lahan terbakar itu, kontribusi terbesar datang dari kebakaran di dalam konsesi perusahaan perkebunan seperti pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

“Dari identifikasi yang dilakukan, ditemukan setidaknya 4 perusahaan di mana kebakaran terjadi di dalam areal izin mereka. Keempat perusahaan itu adalah PT. Industrial Forest Plantation (IFP) dengan areal terbakar seluas 441 hektare, PT. Rimbun Seruyan (RS) seluas 2.055 hektare yang terjadi di dua lokasi, PT. Karya Luhur Sejati (KLS) seluas 1.122 hektare yang juga terjadi di dua lokasi, dan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) seluas 32 hektare. Keseluruhan total karhutla di dalam konsesi 4 perusahaan ini adalah 3.650 hektare,” ungkap Habibi.

Pada keempat perusahaan ini juga ditemukan terjadi kebakaran berulang di dalam areal konsesi mereka berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan. “Artinya, sebelum tahun 2023, kebakaran sudah pernah terjadi di dalam konsesi mereka. Namun, kondisi ini seakan jauh dari pantauan dan penindakan hukum,” sebutnya

Direktur LBH Palangka Raya, Aryo menerangkan, berdasarkan fakta dan temuan itu, pihaknya melakukan pelaporan terhadap dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi perusahaan kepada Polda Kalteng.

Mereka mendesak Polda Kalimantan Tengah untuk memproses laporan yang disampaikan KoMA dan melakukan upaya penegakan hukum kepada keempat perusahaan terkait kejadian karhutla di dalam areal izin. Polda juga diminta melakukan upaya penegakan hukum di lokasi karhutla pada perusahaan lain yang juga terjadi di dalam area izinnya. Proses penegakan hukum terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah perlu dilakukan secara transparan dan maksimal. vk1

You Might Also Like

RS Pangkalan Bun Musnahkan 93.183 Dokumen Rekam Medis Periode 2014-2019
Sejumlah THM dan Rumah Makan Tak Taat Bayar Pajak
Pembangunan RSUD Hanau Sudah 84 Persen, Awal Tahun 2024 Operasional
Pondok Kebun Warga Kelurahan Jambu Muara Teweh Terbakar
2 Situs Peninggalan Soekarno di Palangkaraya Layak Jadi Cagar Budaya Nasional
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?