PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana menyurati pemerintah pusat, mempertanyakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit yang diterima Kalteng tahun 2025 ini. “Kita sudah komunikasikan hal ini, namun belum ada penjelasan dari pusat. Secepatnya kita akan bersurat untuk mempertanyakan,” kata Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Katma F Dirun via pesan Whatsapp, saat dikonfirmasi voxkalteng.com, Selasa (11/2/2025).
DBH sawit merupakan transfer ke daerah (TKD). DBH sawit berasal dari pendapatan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan produk turunannya. DBH sawit dibagikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah penghasil, dan pemerintah daerah nonpenghasil.
DBH sawit diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 91 Tahun 2023. DBH mulai dikucurkan ke daerah dalam bentuk TKD pada tahun 2023. Pada tahun awal pengucuran DBH sawit, Pemprov Bersama Pemda 13 kabupaten 1 kota di Kalteng mendapat kucuran total dana hingga Rp275,921 miliar. Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat kucuran DBH sawit paling besar pada tahun itu, masing-masing Rp46,485 miliar.
Kucuran DBH ke Kalteng kemudian menurun menjadi Rp256,177 miliar lebih pada tahun 2024. Saat itu Pemprov mendapat Rp53,019 miliar, sementara Pemkab Kotim Rp41 miliar lebih. Transfer DBH sawit dari Pusat ke Kalteng kemudian menurun drastis pada tahun 2025. Pemerintah provinsi bersama Pemda 13 kabupaten dan 1 kota mendapat transfer DBH dengan total hanya Rp117,897 miliar. Jumlah ini bahkan tidak sampai separuh dari DBH yang diterima Kalteng pada tahun 2024.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Kalteng, berencana mendatangi kementerian terkait untuk mempertanyakan penurunan DBH sawit. “Semoga Dewan bisa membantu, memperjuangkan agar DBH sawit meningkat,” kata Rizky. (VK1)


