PALANGKARAYA – Sebanyak 1.378 desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum memiliki tata batas yang jelas. Ini diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, Aryawan. Ia mengatakan dari 1.432 desa, hanya 54 desa yang sudah ada progres penyelesaian tata batas. Sementara 1.378 belum ada kemajuan dalam proses penyelesaian tata batas.
Aryawan meminta komitmen kepala daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan batas desa bersama-sama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Batas desa yang jelas sangat bermanfaat, terutama jika pemerintah desa ingin melakukan pengembangan maka harus mengetahui batas-batas desa yang ada.
Hal ini diungkapkan Aryawan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/11). Rakor ini mengusung tema “Komitmen Percepatan Penyelesaian Batas Desa”.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat membuka Rakor, menyoroti segmen batas Desa di Kalteng masih minim. “Saya meminta perhatian serius dan komitmen kita semua, untuk bersama-sama melakukan upaya percepatan penyelesaian batas Desa di Kalimantan Tengah,” ujar Gubernur.
Plh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad Pidana Balomba yang hadir dalam kegiatan itu, mengharapkan APDESI bisa selalu mengoptimalkan fungsi organisasi sebagai media koordinasi komunikasi, advokasi, serta fasilitasi antara pengurus dengan anggota maupun menjalin kemitraan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah atau non Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa.
“Progres pembangunan Desa yang baik tentunya menghasilkan Desa-Desa berprestasi. Hal ini ditandai dengan majunya Desa dalam juara lomba Desa yang tidak saja baik dalam pemerintahan Desanya, namun juga mampu mempertimbangkan potensi Desa dengan efektif dan inovatif yang diindikasikan semakin besarnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam struktur APBDes,” ucapnya. vk1


