PALANGKARAYA – Dari belasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapat izin usaha di wilayah Kabupaten Barito Timur, baru tiga yang memenuhi kewajiban plasma. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, saat diwawancarai awak media, Kamis (7/8/2026).
Sutik mengatakan hal itu diketahui saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Barito Timur, akhir Juli 2026 lalu. “Ada tiga perusahaan yang sudah penuhi kewajiban plasma, bahkan ada yang lebih dari ketentuan 20 persen dari luasan lahan,” kata Sutik.
Ia mengapresiasi perusahaan yang berkomitmen memenuhi kewajiban, dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program plasma dan CSR. Menurut Legislator Gerindra itu, pemenuhan kewajiban tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional.
“Tiga Perusahaan ini juga membantu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah Bartim,” ujarnya. Sutik menjelaskan, dalam kunjungan tersebut pihaknya baru mengundang tiga perusahaan perkebunan. Sementara perusahaan lain yang bergerak di sektor berbeda, seperti pertambangan batu bara dan usaha perkebunan lainnya, belum dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan.
“Kalau yang lain memang belum diundang. Kemarin yang diundang cuma tiga perusahaan, dan semuanya perkebunan,” jelasnya. Selain kewajiban plasma, Komisi II DPRD Kalteng juga menyoroti pelaksanaan program CSR perusahaan. Sutik menyebut, dari tiga perusahaan yang dikunjungi, program tanggung jawab sosial berjalan cukup baik, terutama pada sektor pendidikan.
“CSR-nya ada juga, bagus saja. Ada yang untuk beasiswa anak-anak sekolah,” ungkapnya. Ia menambahkan, terdapat pula sejumlah usulan bantuan dari masyarakat yang disampaikan kepada perusahaan, seperti pembangunan fasilitas rumah ibadah. Namun, beberapa usulan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena nilai kebutuhan anggarannya cukup besar.
Sementara terkait kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Sutik mengatakan masih terdapat proses yang belum seluruhnya selesai. Kondisi musim kemarau menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. “Untuk rehab DAS kemarin alasannya belum diselesaikan semua karena masih musim kemarau,” katanya. (VK1)


