JAKARTA – Kasus korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2014-2015 dengan terdakwa Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MA), digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Dalam sidang dengan agenda tuntutan, Jaksa menuntut Hendarto 8 tahun penjara, membayar denda Rp 500 juta subsider 140 hari pidana kurungan. Jaksa juga menuntut Hendarto membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 triliun dan 14,95 juta dolar Amerika Serikat subsider pidana kurungan selama 6 tahun.
Baca berita terkait:
Kasus LPEI Mulai Sidang, Bos PT SMJL Didakwa Rugikan Negara Rp1,8 Triliun
2 Bos PT SMJL Jadi Tersangka Kasus Perpajakan, Langsung Ditahan di Rutan Palangkaraya
KPK Periksa Bupati Gunung Mas, Plt Sekda Kalteng, dan Sejumlah Pejabat Terkait Kasus LPEI
Jaksa menyatakan pembayaran uang pengganti tersebut memperhitungkan barang bukti yang telah dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti dan uang yang telah disetor oleh Hendarto. Nilainya sebesar Rp 3,77 miliar.
Pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan Hendarto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya meningkatkan ekspor nasional. Kemudian, perbuatan Hendarto juga dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap LPEI.
“Sementara hal meringankan berupa terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan telah mengembalikan sebagian kecil kerugian negara,” ujar jaksa.
Jaksa meyakini Hendarto bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU Tipikor. (VK1)


