PALANGKARAYA – Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya menggelar sidang pembacaan putusan perkara korupsi pertambangan zirkon, Kamis (12/11/2026). Dalam putusan hakim, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng), Vent Cristway, divonis enam tahun penjara.
Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti terkait perkara yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun. Majelis hakim yang diketuai Ricky Ferdinan menyatakan Vent Cristway bersama lima terdakwa lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
“Menyatakan terdakwa Vent Cristway terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dilakukan secara bersama-sama,” ujar majelis hakim saat membacakan putusan.
“Atas perbuatannya, Vent dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari,” imbuhnya.
Selain hukuman pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 4,28 miliar. Jumlah tersebut dikurangi dengan uang titipan terdakwa sebesar Rp 1,8 miliar.
Setelah memperhitungkan pembagian kewajiban uang pengganti dengan terdakwa lainnya, sisa kewajiban pembayaran yang harus ditanggung Vent tercatat sebesar Rp 822 juta.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut mantan Kadis ESDM Kalteng itu dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Dalam perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada lima terdakwa lainnya. IH divonis empat tahun penjara, ETS lima tahun, FC lima tahun, HS empat tahun enam bulan, dan HAW empat tahun penjara.
Persidangan putusan enam terdakwa tersebut dipimpin hakim ketua Ricky Ferdinan dengan agenda pembacaan vonis di PN Tipikor Palangka Raya. Perkara korupsi pertambangan zircon dan rutil beserta turunannya itu menjadi perhatian publik karena nilai kerugian negara yang mencapai Rp 1,3 triliun.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Jaksa mengungkap dugaan penjualan zirkon yang materialnya berasal dari pembelian pasir hasil penambangan ilegal di luar wilayah IUP resmi.
Material tersebut diduga dipasarkan seolah-olah berasal dari wilayah pertambangan berizin milik PT KBM. Dalam rangkaian perkara yang sama, turut muncul dugaan pemberian suap atau gratifikasi kepada pejabat di lingkungan Dinas ESDM Kalteng. Selain enam terdakwa perorangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng juga telah menetapkan PT Investasi Mandiri dan PT KBM sebagai tersangka korporasi. (VK1)


