PALANGKARAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengharapkan kekurangan dana transfer pemerintah pusat ke Kalteng, yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, dapat dituntaskan pada 2027. Menurut Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, penyelesaian dana yang belum ditransfer tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Tambahan penerimaan akan memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Harapan kami pada 2027 kekurangan transfer ini bisa dibayarkan seluruhnya. Kalau dana tersebut masuk, tentu kemampuan fiskal daerah akan menjadi lebih kuat,” kata Arton, Kamis (27/8/2026). Ia menilai kondisi fiskal daerah perlu diperkuat mengingat kebutuhan pembangunan Kalteng masih cukup besar. Salah satu sektor yang membutuhkan dukungan anggaran adalah infrastruktur yang tersebar di wilayah Kalteng.
Arton juga meminta kebijakan transfer ke daerah ke depan disusun dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing wilayah. Kalteng memiliki cakupan wilayah yang luas dengan kebutuhan pembangunan yang tidak sedikit. “Jangan sampai kebutuhan daerah tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang diterima. Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain menyelesaikan kekurangan pembayaran, DPRD Kalteng mendorong pemerintah pusat meningkatkan alokasi transfer pada tahun anggaran berikutnya. Penguatan sejumlah skema seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai dapat membantu daerah membiayai program prioritas.
Menurut Arton, tambahan dukungan fiskal akan memberikan manfaat langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. “Kalteng membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (VK1)


