By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: DPRD Kalteng Hormati Langkah Hukum Gugatan Lahan Gedung Dewan
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » DPRD Provinsi Kalteng » DPRD Kalteng Hormati Langkah Hukum Gugatan Lahan Gedung Dewan

DPRD Kalteng Hormati Langkah Hukum Gugatan Lahan Gedung Dewan

21 Juli 2026
Share
Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi

PALANGKARAYA – Lahan di kawasan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) di Jalan S Parman Palangkaraya, disengketakan warga ahli waris Dambung Djaya Angin. Tak hanya gedung Dewan, warga juga menggugat Tugu Soekarno. Lahan di daerah itu diklaim sebagai tanah milik Dambung Djaya Angin. Warga yang menggugat memasang plang pemberitahuan sengketa tanah.

Menyikapi gugatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi, yang diminta tanggapan awak media pada Selasa (21/7/2026), mengatakan sudah mengetahui informasi itu. Junaidi mengaku tetap menghormat langkah hukum yang ditempuh ahli waris Dambung Djaya Angin. “Kita menghormati langkah hukum yang ditempu mereka, karena kita ini negara hukum. Apapun prosesnya nanti, kita hargai,” kata Junaidi.

Junaidi mengatakan setiap warga memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila merasa memiliki dasar hukum atas suatu objek sengketa. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki hak untuk mempertahankan aset yang diyakini sah berdasarkan dokumen yang dimiliki. DPRD Kalteng pada dasarnya hanya menempati aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kewenangan penyelesaian sengketa berada pada pemerintah daerah sebagai pemilik aset.

“Yang namanya negara hukum, sah-sah saja ada pihak yang menuntut melalui jalur hukum karena itu hak mereka. Begitu juga pemerintah, kalau merasa memiliki dasar yang benar tentu akan menyiapkan data-data dan langkah pembelaan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita saling menghormati dan menghargai proses tersebut. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahli waris Dambung Djaya Angin bersama kuasa hukum mendatangi DPRD Kalteng, menghadiri pertemuan yang digagas Sekretariat DPRD Kalteng. Kuasa hukum ahli waris, M Junaedi Lumban Gaol menegaskan pemasangan plang dilakukan semata-mata untuk memberi tahu masyarakat bahwa lahan tersebut sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Menurutnya, isi plang tidak mengandung larangan aktivitas maupun unsur provokasi. “Kami memasang plang agar masyarakat mengetahui tanah ini sedang berperkara. Tidak ada tulisan yang aneh-aneh, tidak melarang kegiatan siapa pun. Justru kami menghormati proses hukum,” tegas Lumban Gaol usai pertemuan.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan pemerintah provinsi meminta agar plang dilepas. Namun permintaan itu ditolak ahli waris karena dinilai tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, keberadaan plang sangat berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan karena lokasi tersebut merupakan objek sengketa yang akan diperiksa dalam persidangan.

“Biro Hukum mengatakan plang tidak ada kaitannya dengan perkara. Kami justru menyatakan sangat berkaitan karena inilah objek sengketa yang sedang kami gugat. Satpol PP tidak boleh mencopot plang itu,” katanya. Lumban Gaol menyebut hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa Sekretariat DPRD akan menyampaikan aspirasi ahli waris kepada Ketua DPRD Kalteng.

Pihaknya bahkan menyatakan bersedia mencabut plang apabila Ketua DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar penyelesaian perkara dipercepat melalui jalur hukum. Selain sengketa tanah, ahli waris juga meminta pemerintah menjaga keberadaan 13 makam leluhur yang berada di kawasan sengketa. Mereka menilai kawasan makam mulai tertutup pembangunan sehingga berpotensi menghilangkan nilai sejarah.  Dalam gugatannya, ahli waris meminta makam tersebut dipugar dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Lumban Gaol juga melontarkan pernyataan tegas apabila plang sengketa dicopot secara sepihak, maka akan dipasang lagi. “Dicopot lagi, kami pasang lagi. Kami siap membuat seribu plang. Selama perkara belum selesai, plang akan tetap ada,” katanya. (VK1)

You Might Also Like

Wakil Ketua DPRD Kalteng Kunjungi Korban Kebakaran di Mendawai I
Komisi IV DPRD Kalteng Kunker ke Tanah Laut
DPRD Kalteng Gelar Rapat Paripurna Ke-7, Gubernur Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi
Reses DPRD Kalteng, Warga Minta MBG Dievaluasi
Dewan Bersama Pemprov Mulai Bahas RPJMD 2025 2029
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?