PALANGKARAYA – Keracunan yang menimpa ratusan pelajar dan guru di Kabupaten Seruyan usai menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyita perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyayangkan peristiwa itu.
Ansyari mengatakan, DPRD Kalteng mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi apabila hasil investigasi membuktikan dugaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam penyajian makanan.
“Sebagai DPRD Provinsi, tentu kita menyayangkan apabila benar terjadi kasus keracunan ini. Jika memang disebabkan oleh kelalaian dalam penyajian makanan, maka kita mendukung agar BGN segera melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia tersebut,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Meski demikian, legislator Gerindra itu menekankan penyebab kejadian tersebut harus dipastikan terlebih dahulu melalui proses investigasi sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
“Kalaupun memang benar ada kasus ini, apalagi jumlahnya tidak hanya terjadi di satu sekolah, tentu harus dilihat terlebih dahulu. Dari sisi bahan baku makanan, Badan Gizi Nasional sebenarnya sudah memiliki langkah penanganan,” jelasnya.
Biasanya, kata Ansyari dapur penyedia makanan akan langsung disuspend terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan investigasi dan pengecekan untuk memastikan apakah benar keracunan tersebut berasal dari makanan Program Makan Bergizi Gratis yang dikonsumsi para siswa.
Menurut Ansyari, validasi terhadap fakta di lapangan sangat penting agar informasi yang berkembang benar-benar berdasarkan hasil pemeriksaan. “Artinya, kita harus memvalidasi dulu informasi ini agar tidak terjadi kesalahan informasi atau disinformasi. Namun, jika memang fakta di lapangan demikian, maka kita mendukung langkah BGN untuk melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang melakukan kesalahan. Perlu dipastikan juga apakah memang ada unsur kelalaian atau faktor lainnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, BGN telah memiliki mekanisme penindakan terhadap dapur penyedia yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari penghentian sementara operasional hingga pencabutan izin. “BGN tentu sudah memiliki prosedur terhadap dapur yang melakukan kelalaian. Sanksinya tidak hanya berupa suspend, tetapi bisa juga berujung pada pencabutan izin operasional. Pada prinsipnya, kita mendukung langkah BGN, dan saya yakin persoalan ini juga akan menjadi atensi BGN Pusat,” tegasnya. (VK1)


