PALANGKARAYA – Persoalan tata batas antar wilayah masih menjadi persoalan serius di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tak hanya antar kabupaten/kota, antardesa pun belum tuntas. Bahkan hampir semua desa di Kalteng belum menetapkan batas wilayahnya. Dari total 1.432 desa di Kalteng, sebanyak 1.368 belum menetapkan batas wilayah.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kalteng, Purdiono, dalam wawancara dengan pers, Kamis (8/1/2026). “Berdasarkan informasi, dari 1.432 desa di Kalimantan Tengah baru 64 desa yang telah merampungkan tapal batasnya hingga berbadan hukum,” kata Purdiono.
Purdiono menyoroti masih ada 1.368 desa di daerah ini yang belum menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa (PPBDes). Persoalan ini memerlukan akselerasi serius dari pemerintah provinsi, khususnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berdampak langsung pada iklim investasi dan kepastian hukum di desa.
“Untuk itu kami akan terus memantau kinerja eksekutif pada tahun anggaran 2026 ini agar menggenjot penyelesaian batas desa tersebut,” ucapnya.
DPRD siap mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam mendorong penyelesaian tata batas tersebut. Hal ini dilakukan sebab dikhawatirkan akan memunculkan polemik-polemik baru di kemudian hari apabila tata batas tak kunjung diselesaikan.
“Kami berharap koordinasi antara Pemprov Kalteng dengan pemerintah kabupaten/kota dapat lebih intensif, sehingga kendala teknis di lapangan dapat segera ditemukan solusinya,” ujarnya.
Purdiono menilai percepatan penetapan batas desa juga penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kewilayahan yang akurat, termasuk penyaluran anggaran, pengelolaan sumber daya alam, serta penyelesaian potensi konflik antarwilayah.
Komisi I DPRD akan terus mendorong adanya target waktu yang jelas dari pemerintah provinsi agar proses PPBDes tidak berlarut-larut. “Kami ingin ada peta jalan yang konkret dan terukur, sehingga penyelesaian tapal batas desa tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar tuntas demi kepastian hukum dan pembangunan desa,” pungkas Purdiono. (VK1)


