By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Ekonomi Digital Sumbang Pajak Rp52 Triliun Hingga April 2026
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Ekonomi » Ekonomi Digital Sumbang Pajak Rp52 Triliun Hingga April 2026

Ekonomi Digital Sumbang Pajak Rp52 Triliun Hingga April 2026

Ekonomi digital

22 Mei 2026
Share
Ilustrasi ekonomi digital

JAKARTA – Sektor usaha ekonomi digital bertumbuh pesat. Ini salah satunya ditandai sumbangan pajak yang cukup tinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 30 April 2026 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 52,04 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti, mengatakan dari nilai Rp52,04 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memiliki kontribusi terbesar yaitu Rp 39,94 triliun. Disusul kemudian pajak atas aset kripto Rp 2,03 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,88 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 5,18 triliun.

Adapun hingga akhir April 2026, telah menunjuk sebanyak 264 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang April 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

“Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc. Sementara itu, satu pencabutan dilakukan terhadap OpenAI LLC sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan,” kata Inge dalam keterangan DJP, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga 30 April 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 232 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 39,94 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada tahun 2020, Rp 3,9 triliun pada tahun 2021, Rp 5,51 triliun pada tahun 2022, Rp 6,76 triliun pada tahun 2023, Rp 8,44 triliun pada tahun 2024, Rp 10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp 4,27 triliun pada tahun 2026.

Lebih lanjut, untuk penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 2,03 triliun sampai dengan April 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,54 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,89 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,38 miliar penerimaan tahun 2024, Rp 796,74 miliar penerimaan tahun 2025, dan Rp 147,32 miliar penerimaan hingga tahun 2026. “Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp 1,15 triliun dan PPN DN sebesar Rp 881,84 miliar,” ujarnya.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 4,88 triliun sampai dengan April 2026. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024, Rp 1,37 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp 477,43 miliar hingga tahun 2026. “Pajak Fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 1,37 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 727,83 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 2,79 triliun,” ujarnya.

Selain itu, DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga April 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 5,18 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,33 triliun penerimaan tahun 2024, Rp 1,23 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp 1,11 triliun hingga tahun 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 370,83 miliar dan PPN sebesar Rp 4,81 triliun.

“Tren penerimaan pajak digital sampai April 2026 tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah adanya penyesuaian data pemungut PMSE. Perkembangan ini menandakan semakin luasnya basis perpajakan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran kepatuhan pelaku usaha,” pungkas Inge. (L6/VK1)

You Might Also Like

Harga Pertamax Turbo Hingga Dexlite Turun Per 1 Juli 2026, Segini untuk 5 Provinsi Kalimantan
Pertamax Naik Per 10 Juni 2026, Ini Harga BBM Terbaru untuk 5 Provinsi di Kalimantan
Koalisi Petani Sawit Curiga Pabrik Sengaja Permainkan Harga, Minta Pemerintah Gerak Cepat
Teras Narang Dukung Presiden Tertibkan Praktik Curang Tata Kelola Ekspor
Ini BUMN yang Akan Jadi Eksportir Tunggal Sawit dan Batu Bara
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?