PALANGKARAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalteng, Agustin Teras Narang, mendukung langkah pemerintah memonopoli ekspor sumber daya strategis seperti sawit dan tambang. Pernah menjadi Gubernur Kalteng yang notabene daerah pengekspor sawit dan batu bara terbesar, Teras Narang memahami adanya praktik curang dalam ekspor sumber daya alam.
“Sebagai Gubernur Kalteng pada masanya, saya pernah mendorong hadirnya jalur kereta api selain sebagai jalur angkut masyarakat juga jalur angkut komoditas sumber daya alam yang terkendali dan terdata dengan baik dan benar. Selain berdampak pada berkurangnya potensi kerusakan jalan, juga membuat kita bisa mengendalikan jalur keluar ilegal dari produk tambang hingga sawit kita,” kata Teras Narang melalui akun media sosialnya, dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Teras Narang menyimak pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI yang juga dihadiri DPD RI, Rabu (20/5/2026). Teras memberi atensi khusus soal perhatian Presiden pada praktik pencatatan nilai ekspor maupun impor yang lebih rendah atau under invoicing. Dimana Presiden mengatakan bahwa sejak 1991 hingga 2024, angkanya mencapai USD 908 Miliar yang setara dengan sekitar Rp15.400 triliun. Sebuah angka yang besar dan memicu kerugian negara karena praktik pencatatan dan laporan yang tak sesuai.
Baca berita terkait:
Pemerintah Akan Monopoli Ekspor Sawit dan Batu Bara, Wajib Lewat BUMN Mulai 1 September 2026
Ini BUMN yang Akan Jadi Ekportir Tunggal Sawit dan Batu Bara
Indonesia juga sebagai produsen terbesar komoditas sumber daya alam seperti sawit dan nikel, tapi di sisi lain harga komoditas ditentukan oleh negara lain. Presiden Prabowo menyandingkan situasi ini dengan semangat pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Soal asas ekonomi nasional Indonesia, hingga pentingnya penguasaan negara atas sumber daya alam kita demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Situasi yang menggambarkan praktik curang dalam tata kelola dan ekspor sumber daya alam, yang dipandang menjauh dari cetak biru perekonomian Indonesia menurut konstitusi. “Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, mengatasi banyak kebocoran perekonomian nasional yang asalnya datang dari daerah. Termasuk dari Kalimantan Tengah, tentu saja. Secara prinsip, kita perlu mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan praktik curang yang merugikan negara ini. Kita perlu bermufakat bahwa praktik lawas yang menimbulkan kebocoran penerimaan negara ini, harus dilawan bersama. Meski dukungan tak selalu berarti sejalan, atau mengkritisi selalu berarti berseberangan,” kata Teras Narang.
Yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk tampil langsung tanpa diwakili dalam Pidato Kerangka Ekonomi R-APBN 2027, lanjut Teras, menunjukkan apresiasi Presiden pada kehadiran kelompok di luar pemerintahannya. “Ini gambaran beliau memahami bahwa berkolaborasi tidak selalu harus berada dalam satu faksi, namun tetap bisa dilakukan dalam semangat kolaborasi untuk negeri,” lanjut Teras.
Untuk itu, sebagai Wakil Daerah Kalteng yang menyumbang produk sumber daya alamnya mulai dari komoditas tambang hingga sawit, Teras Narang berharap dan berpengharapan agar Presiden Prabowo Subianto serta jajaran untuk melaksanakan komitmennya dalam menertibkan praktik curang ini. “Saya mendukung langkah hukum dan diplomasi yang diperlukan untuk tujuan penertiban ini. Agar daerah-daerah yang menghasilkan juga bisa mendapatkan apa yang memang menjadi haknya, dari kekayaan alamnya yang dikelola negara,” katanya.
Pada sisi lain, Teras berharap langkah ini dilakukan dengan kecermatan tinggi dan pelibatan semua pihak dengan langkah terencana, tersosialisasi, dan terukur dengan baik. Agar kebijakan yang dikeluarkan tidak malah menjauh dari tujuan awalnya. Sebab dalam situasi ekonomi yang kompleks hari ini, kearifan dan kecermatan, sangat diperlukan. Terlebih dalam mengelola juga anggaran-anggaran yang tersedia, selain tambahan penerimaan negara yang sedang diincar dari penertiban hari ini. “Bersama mari mengawal langkah pemerintah, sekaligus juga memastikan kebutuhan prioritas rakyat tetap diutamakan dan tidak terabaikan,” pungkas Teras Narang. (VK1)


