PALANGKARAYA – Hingga tahun 2025, jumlah petani kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tercatat dalam data pemerintah baru 889 orang, dengan luasan lahan total 4.108,713 hektare (Ha). Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Kalteng, Darliansjah, mengatakan pendataan kebun sawit rakyat itu dilakukan dengan memakai Dana Bagi Hasil (DBH) sawit tahun 2025.
Hal itu diungkapkan Darliansjah saat Dinas Perkebunan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat Tahun 2026, di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (20/5/2026). Darliansjah hadir membuka kegiatan tersebut, mewakili Pj Sekda Kalteng.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pendataan terhadap 1.500 pekebun sawit rakyat pada tahun 2026 guna menghasilkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan,” kata Darliansjah.
Darliansjah mengingatkan seluruh tim pendata agar menjunjung tinggi integritas, ketelitian, dan kejujuran dalam melaksanakan tugas di lapangan, karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan perkebunan rakyat di masa mendatang.
“Data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekebun sawit rakyat di Kalimantan Tengah,” tegas Darliansjah.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky R Badjuri yang diwakili Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Acmad Sugianor, mengatakan kegiatan bimtek dilaksanakan selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Mei 2026 dan diikuti 25 peserta dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah serta Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng. (MMCKalteng/VK1)


