PALANGKARAYA – Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dikhawatirkan mengalami stagnasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ibu kota negara tetap di Jakarta. Dalam putusannya, MK menegaskan ibu kota negara tetap di Jakarta hingga Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Pertanyaannya, kapan Keppres itu terbit.
Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana hingga Rp 147 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun IKN. Sejumlah proyek strategis juga tengah dirancang. Seperti pembangunan rel kereta api lintas Kalimantan, yang akan menghubungkan semua provinsi di Kalimantan menuju IKN.
Baca juga:
Bappenas Bersama Pemprov Bahas Jalan Kalteng Menuju IKN dalam FIW
Sepakat dengan PKS, PKB Sebut IKN di Kalimantan Kejauhan, di Tengah Hutan Pula
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menegaskan rel kereta api lintas Kalimantan sudah lama diharapkan masyarakat. Karena itu, Junaidi meminta kepastian realisasi rencana pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan tersebut. “Proyek ini sudah lama dinantikan, kita sangat mendukung. Tapi kapan realisasinya, itu yang terpenting,” kata politisi Partai Demokrat itu, Minggu (17/5/2026).
Junaidi mengakui proyek tersebut strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan. Jalur kereta api itu diharapkan mampu menghubungkan Kalimantan Tengah dengan provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, hingga kawasan IKN.
Namun Ia khawatir, proyek itu jangan sampai hanya sebatas wacana. Apalagi pasca putusan MK soal ibu kota negara. “Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan, karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” ucapnya.
Keberadaan transportasi massal seperti kereta api akan mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Proyek tersebut juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di wilayah yang dilalui jalur rel. “Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” ujarnya.
Terkait kebutuhan lahan, ia optimistis prosesnya dapat diselesaikan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menyebut, mekanisme pembebasan lahan nantinya akan diatur melalui skema yang jelas, termasuk pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur,” jelasnya. Namun demikian, hingga saat ini DPRD Kalteng mengaku belum menerima informasi resmi terkait tahapan pembangunan proyek tersebut. “Kami belum menerima pemberitahuan resmi. Sejauh ini masih sebatas wacana di tingkat pusat, sehingga kami berharap segera ada kejelasan,” ungkapnya.
Ia menekankan, pentingnya komitmen pemerintah pusat agar rencana pembangunan rel kereta api lintas Kalimantan tidak berhenti pada tahap wacana. “Harapan kami ini benar-benar direalisasikan, bukan sekadar rencana tanpa tindak lanjut,” kata Junaidi. (VK1)


