PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini sedang menyelidiki dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) senilai Rp 40 miliar. Dana itu dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim sejak tahun 2023-2024 untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Kejati mencium aroma penyimpangan dalam penggunaan anggaran ini.
“Ini masih penyelidikan, tahap awal, yakni klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan berbagai dokumen penting,” kata Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo dalam keterangan kepada pers, Selasa (9/12/2025), di Aula Kejati Kalteng.
Kajati mengakui sejumlah pihak sudah diminta keterangan. Namun ia belum mau mengungkapkan siapa saja yang telah dipanggil karena proses pendalaman masih terus berlangsung. Pemanggilan dilakukan secara berjenjang, dengan prioritas pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan anggaran hibah tersebut. “Kami prioritaskan dulu yang menangani administrasinya,” jelasnya.
Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi menambahkan, dana Rp40 miliar tersebut merupakan hibah dari Pemkab Kotim kepada KPU Kotim untuk penyelenggaraan Pilkada, baik Pemilihan Bupati Kotim maupun Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah. “Dana hibah KPU Kotim selama 2023 dan 2024 untuk Pilkada, Pilbup Kotim dan Pilgub Kalteng, masih kita dalami,” pungkas Hendri.
Kejati Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi ini akan dilakukan secara profesional dan menyeluruh untuk memastikan dana publik digunakan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan. (VK1)


