PALANGKARAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga ketahanan pangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah mengatakan, pihaknya berkunjung ke Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Kotim. Dalam kunker tersebut, rombongan Komisi II DPRD Kalteng disambut jajaran teknis Setda Kotim di Sampit.
Pertemuan itu menjadi momentum koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kotim sebagai salah satu pusat industri perkebunan dan pertambangan di Kalteng memiliki tantangan cukup kompleks, terutama terkait sengketa lahan dan perlindungan hak masyarakat adat
“Percepatan investasi daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat lokal. Ini penting agar pembangunan tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Siti, Jumat (22/5/2026).
Ia mengungkapkan, rombongan Komisi II juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi pertanian lokal, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat ditekan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi langkah penting dalam menciptakan solusi yang berkeadilan sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif. “Kami ingin ada sinkronisasi regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sehingga investasi tetap sehat namun hak dasar masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Kalteng berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin solid dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. (VK1)


