PALANGKARAYA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK ini jangan sampai dikorbankan karena efisiensi anggaran. Mereka harus tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah,” kata mantan Wakil Bupati Kapuas itu, Selasa (31/3/2026).
Ia menekankan, kekhawatiran tersebut muncul menyusul adanya sejumlah daerah yang mulai merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak PPPK. Kondisi itu dinilai perlu diantisipasi agar tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Kalteng, karena PPPK ini penting dalam mendukung pelayanan publik,” ucapnya. Muhajirin menjelaskan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat sejatinya difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak produktif.
Seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai masih dapat ditekan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. “Efisiensi harus diarahkan ke belanja yang tidak prioritas, bukan justru menyasar pegawai,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara tepat agar belanja pegawai tetap terjaga.
DPRD juga memastikan akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya yakin pemerintah daerah memiliki kebijakan yang tepat dan kami akan terus mengawal agar PPPK tetap dipertahankan,” pungkas Muhajirin. (VK1)
