By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Pemerintah Diminta Prioritaskan GTT Jadi PPPK
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » DPRD Provinsi Kalteng » Pemerintah Diminta Prioritaskan GTT Jadi PPPK

Pemerintah Diminta Prioritaskan GTT Jadi PPPK

24 Juli 2026
Share
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto.

PALANGKARAYA – Pemerintah berencana menghentikan pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2027 nanti. Kebijakan ini mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Wakil rakyat di Kalteng mengharapkan agar ada pengecualian bagi guru tidak tetap (GTT).

Pemerintah diminta memprioritaskan pengangkatan GTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar mereka memperoleh kepastian status sekaligus mendukung keberlangsungan layanan pendidikan di daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan keberadaan GTT masih sangat dibutuhkan karena banyak sekolah di Kalteng mengandalkan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan guru.

Ia mengungkapkan, sebagian GTT hingga kini masih menerima honor yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dukungan komite sekolah. “Kalau saya, lebih baik GTT itu dipermanenkan. Karena sekarang guru-guru tidak tetap itu membebani sekolah-sekolah. APBD hanya sebagai penunjang. Banyak guru yang digaji oleh sekolah, baik dari dana BOS maupun dari komite sekolah. Itu yang terjadi,” ungkapnya, Jumat (24/7/2028).

Sugiyarto menilai pemerintah harus mengantisipasi kebijakan penghentian tenaga non-ASN sejak sekarang agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan. Ia mengingatkan, jika tidak ada solusi yang tepat, sejumlah sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar yang dapat memengaruhi kualitas proses belajar mengajar.

“Kalau untuk tahun 2026 masih aman. Tapi tahun 2027 itu harus diperjuangkan. Jangan sampai mereka diberhentikan. GTT itu masih banyak. Mereka berharap statusnya bisa dinaikkan menjadi PPPK,” katanya.

Ia menambahkan, pengangkatan GTT menjadi PPPK tidak hanya memberikan kepastian kesejahteraan bagi para guru, tetapi juga memperkuat kualitas layanan pendidikan.  Karena itu, pemerintah diharapkan mengutamakan guru honorer yang telah lama mengabdi agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap terpenuhi dan pembagian jam mengajar dapat berjalan secara proporsional. (VK1)

You Might Also Like

DPRD Kalteng Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi PAD 104 Persen
Abdul Hafid Reses di Telaga Baru, Ini 7 Permintaan Warga
Jelang Pembahasan Raperda Penanaman Modal dan PTSP, Eksekutif dan Legislatif Samakan Visi
DPRD Kalteng Gelar Rapat Paripurna Mendengar Pidato Kenegaraan
Komisi III DPRD Kalteng Soroti Kekerasan Terhadap Anak
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?