PALANGKARAYA – Posisi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sudah berganti dari Jimmy Carter kepada Junaedi. Jimmy mengundurkan diri karena maju sebagai calon Bupati Barito Utara. Partai Demokrat menggantikan Jimmy dengan Junaedi.
Dengan pergantian itu, otomatis fasilitas yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada Jimmy Carter, dialihkan kepada Junaedi. Salah satunya mobil dinas. Terkait hal ini, Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor mengatakan, pihaknya telah menarik kembali kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh Jimmy Carter.
“Pengembalian mobil dinas ini dilakukan setelah Surat Keputusan (SK) pemberhentian Jimmy Carter dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kalimantan Tengah diterbitkan secara resmi. Dengan demikian, Jimmy Carter tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan fasilitas mobil dinas tersebut,” kata Pajar, sapaan akrabnya, saat diwawancarai awak media, Jumat (15/8/2025).
Dia mengungkapkan, mobil dinas tersebut akan diserahkan kepada Junaidi yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah menggantikan Jimmy Carter Namun hingga saat ini, surat keputusan pengangkatan Junaidi sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah masih dalam proses penerbitan.
“Nanti mobil itu akan digunakan oleh Junaidi sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah yang baru. Kita masih menunggu surat keputusan beliau keluar,” ucapnya. Pajarudinnoor menekankan, penarikan kembali kendaraan dinas tersebut menunjukkan Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran tugas-tugas Wakil Ketua III DPRD yang baru.
Meskipun demikian, Pajarudinnoor tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan surat keputusan pengangkatan Junaidi akan diterbitkan. “Ia hanya memastikan bahwa proses administrasi sedang berjalan dan diharapkan segera selesai agar Junaidi dapat segera menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurut Pajarudinnoor, langkah ini merupakan bagian dari tertib administrasi agar tidak terjadi penggunaan fasilitas negara oleh pihak yang sudah tidak lagi menjabat. Ia berharap, proses transisi ini berjalan lancar sehingga tidak mengganggu kinerja kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Kita ingin memastikan semua proses sesuai aturan sehingga tidak ada potensi temuan atau masalah hukum di lembaga ini pada kemudian hari,” kata Pajarudinnoor. (VK1)
