PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) cukup hati-hati dalam menyusun anggaran tahun 2024 yang disebut tahun politik. Sebab, di tahun 2024 akan berlangsung agenda Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah.
Agar penyusunan anggaran tepat sasaran dan tak terbentur aturan hukum, Pemprov berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng.
Dalam rangka konsultasi itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H Nuryakin mendatangi ke Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng yang berada di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Jumat (27/10/2023).
Kedatangan Wagub dan rombongan disambut langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M. Ali Asyhar beserta jajarannya. “Kita konsultasi terkait pengelolaan penyusunan anggaran di tahun 2024. Karena tahun 2024 memasuki Pemilu dan sebagainya, tentu kita berharap pembahasannya berjalan dengan baik. Jadi, kita minta saran, masukan, dan pendapat dari BPK Perwakilan Kalteng,” ujar Wagub.
Wagub menyebut, pertemuan hari ini hanya bersifat koordinasi. “Kita minta dikawal. Artinya, keinginan kita agar APBD di tahun 2024 dapat dimanfaatkan betul-betul untuk pembangunan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wagub dan Sekda mendampingi Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengunjungi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng. Kunjungan itu juga dalam rangka konsultasi anggaran.
Turut serta dalam kunjungan, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Syahfiri, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng Maskur. mmc/vk1
