PALANGKARAYA – Kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), didukung Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari. “Dukungan itu karena WFH menjadi salah satu solusi mengurangi penggunaan BBM, terutama dari sektor transportasi,” kata Ansyari, Kamis (26/3/2026).
Menurut dirinya, kondisi global yang tidak stabil, termasuk konflik antarnegara, turut berdampak pada ketersediaan energi. Situasi tersebut dinilai berpengaruh terhadap distribusi dan kebutuhan minyak di berbagai negara, termasuk Indonesia. “Dalam situasi global seperti sekarang, pasokan energi bisa terganggu, sehingga perlu langkah antisipatif,” ucapnya.
Wakil rakyat Kalteng itu menyebut, kebijakan WFH bukan hal baru karena sebelumnya telah diterapkan saat pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut menjadi modal penting jika kebijakan serupa kembali dijalankan. “Penerapan terbatas, misalnya satu kali dalam sepekan, cukup efektif menekan mobilitas,” kata Ansyari. Ia menyebut, pengurangan mobilitas harian pekerja berpotensi menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mendorong penguatan sistem kerja berbasis digital.
“Ini bisa jadi momentum memperkuat layanan daring, baik untuk koordinasi maupun pelayanan publik,” tuturnya. DPRD Kalimantan Tengah pada prinsipnya menyambut baik wacana tersebut selama penerapannya tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. “Yang penting disesuaikan dengan kondisi daerah dan tetap menjaga pelayanan publik berjalan optimal,” pungkas Ansyari. (VK1)
