By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Ansyari Nilai Kebijakan WFH Belum Bisa Diterapkan Seragam
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » DPRD Provinsi Kalteng » Ansyari Nilai Kebijakan WFH Belum Bisa Diterapkan Seragam

Ansyari Nilai Kebijakan WFH Belum Bisa Diterapkan Seragam

8 April 2026
Share
Wakil Ketua DPRD Kalteng Muhammad Ansyari

PALANGKARAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara terbatas, tidak hanya dipandang sebagai upaya efisiensi energi, tetapi juga menjadi tantangan baru bagi kesiapan sistem kerja birokrasi di Kalteng.

Ansyari menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di setiap instansi pemerintah. Menurutnya, tanpa dukungan sistem daring yang memadai, penerapan WFH justru berpotensi menghambat pelayanan publik yang selama ini menjadi prioritas utama. “Jangan sampai niatnya baik untuk efisiensi, tapi pelayanan ke masyarakat justru terganggu,” kata Ansyari, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, pembenahan jaringan, aplikasi layanan, hingga kemampuan sumber daya manusia menjadi hal mendasar yang harus disiapkan sebelum kebijakan dijalankan. Selain itu, Ansyari juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah di Kalteng memiliki kondisi yang sama, terutama dari sisi akses internet dan fasilitas pendukung lainnya.

Karena itu, penerapan WFH dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah. Meski demikian, ia mengakui bahwa skema WFH terbatas tetap memiliki potensi dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dari aktivitas transportasi harian pegawai.

Namun, ia menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari penghematan energi, tetapi juga dari tetap terjaganya kualitas pelayanan publik. “Intinya harus seimbang, efisiensi berjalan, tapi pelayanan tidak boleh menurun,” tegasnya.

DPRD Kalteng pun mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan evaluasi berkala, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan kendala baru di lapangan. (VK1)

You Might Also Like

DPRD Kalteng Minta Pemprov Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian soal Perbaikan Jalan Rusak
Disampaikan Wagub, Begini Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD Perubahan
Karhutla di Kalteng Butuh Respons Cepat Petugas Damkar
Junaidi Hadiri Musrenbang RKPD Kota Palangkaraya
Purdiono: Kehadiran Duta Mall Cerminan Perekonomian Daerah Meningkat
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?