PALANGKARAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemprov menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kalteng, telah memicu karhutla.
Pemprov Kalteng telah mengalokasikan dana BTT senilai Rp70 miliar. Dewan berharap agar dana itu digunakan untuk penanganan karhutla. “Anggaran BTT memang disiapkan untuk membiayai penanganan kondisi darurat, termasuk bencana karhutla yang menjadi ancaman rutin setiap musim kemarau di Kalteng. Untuk BTT, tahun ini ada anggaran sekitar Rp70 miliar. Dana ini pasti bisa digunakan karena karhutla termasuk bencana alam. Persiapan dari pihak-pihak yang berwenang tentu sudah dilakukan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Tomy, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung seluruh kebutuhan penanganan di lapangan, mulai dari operasi pemadaman, penyediaan logistik bagi petugas, pemenuhan sarana dan prasarana operasional, hingga langkah mitigasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Percepatan realisasi anggaran menjadi faktor penting agar setiap titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum meluas. Penanganan yang terlambat, menurutnya, tidak hanya memperbesar area kebakaran tetapi juga meningkatkan biaya operasional penanggulangan. Tomy mengaku prihatin dengan memburuknya kualitas udara dalam waktu singkat akibat meningkatnya aktivitas kebakaran di sejumlah wilayah.
Ia menyebut informasi mengenai kebakaran besar di kawasan Tumbang Nusa menjadi sinyal bahwa respons cepat harus segera dilakukan.“Saya juga kaget. Kemarin masih baik-baik saja, ternyata hari ini kabut asap tiba-tiba makin tebal. Saya mendapat informasi ada kebakaran besar di daerah Tumbang Nusa, jadi harus segera direspons cepat,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran BTT harus diiringi langkah penanganan yang tepat, termasuk pengerahan seluruh sumber daya yang tersedia. Apabila akses darat mengalami kendala, Tomy meminta pemerintah segera mengoptimalkan pemadaman melalui udara dengan water bombing agar penyebaran api dapat dikendalikan sejak dini.
Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, relawan, hingga perusahaan di sekitar wilayah rawan karhutla. Menurutnya, sinergi tersebut akan memastikan anggaran yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi, transportasi, dan pendidikan tetap berjalan.
“Kami berharap seluruh instansi terkait bergegas memanfaatkan anggaran yang tersedia. Penanganan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu api membesar. Keselamatan warga dan terjaganya kualitas udara adalah prioritas utama kita saat ini,” kata Tomy Diran. (VK1)


