PALANGKARAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyorini, mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan melalui transformasi digital. Pipit mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalteng memperkuat penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital.
Pipit Setyorini menyebut digitalisasi bukan sekadar menghadirkan teknologi dalam birokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah kebutuhan mendesak agar kita tidak tertinggal dalam kemajuan zaman. Dengan sistem yang terhubung secara digital, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses, birokrasi lebih ringkas, dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat dan terbuka,” ujar Pipit, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Dengan dukungan data yang valid, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan, digitalisasi juga dinilai mampu memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh proses administrasi dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah pengawasan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Pipit menambahkan, sistem pemerintahan berbasis digital juga akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Ketersediaan data yang terbuka, akurat, dan mudah diakses menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program pembangunan. “Data yang akurat dan tersaji secara nyata akan memudahkan DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah serta merancang kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh OPD di Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kesiapan menghadapi percepatan transformasi digital. Menurutnya, pengembangan sistem informasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi digitalisasi berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia meyakini, penerapan digitalisasi secara konsisten akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (VK1)


