PALANGKARAYA – Pemerintah sudah menerbitkan larangan bagi guru honorer mengajar di sekolah negeri. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026. Edaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Mengacu ketentuan itu, guru honorer atau non-ASN tak boleh lagi mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 027. Pelarangan ini mendapat reaksi dari kalangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemerintah diminta meninjau ulang, sebab guru honorer selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di wilayah pedalaman Kalteng.
Baca juga:
Ibu Kota Tetap di Jakarta, DPRD Kalteng Minta Kejelasan Proyek Kereta Api Menuju IKN Kaltim
Pansus DPRD Kalteng dan Tim Pemprov Perkuat Sinkronisasi Raperda Penanaman Modal dan PTSP
“Sekolah-sekolah kita masih memerlukan guru honorer. Guru negeri juga masih sangat terbatas, apalagi di daerah pedalaman. Kalau guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri, lalu siapa yang akan mengajarnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, Senin (18/5/2026).
Sugiarto meminta kebijakan dikaji secara matang karena kondisi pendidikan di daerah masih sangat bergantung pada keberadaan guru honorer. Hingga kini jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah sekolah negeri, khususnya kawasan pelosok, masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak sekolah mengandalkan guru honorer agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Ini merupakan fakta yang masih banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, ada sekolah di wilayah pedalaman yang hanya memiliki sedikit guru ASN untuk menangani seluruh kegiatan belajar mengajar. “Guru honorer selama ini yang membantu menutup kekurangan tenaga pendidik agar anak-anak tetap bisa belajar,” katanya.
Sugiyarto mengingatkan, kebijakan pembatasan guru honorer tanpa disertai solusi konkret berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan, terutama di daerah terpencil. Menurutnya, anak-anak di pelosok menjadi pihak yang paling dirugikan apabila sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. “Jangan sampai kebijakan ini justru membuat pendidikan di pedalaman terganggu karena kekurangan guru,” tegasnya.
Di sisi lain, Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kalteng, khususnya kawasan yang masih kekurangan guru ASN. Pemerintah harus dapat menyiapkan kebijakan khusus bagi guru honorer yang telah lama mengabdi, sehingga mereka mendapat kepastian terkait status dan masa depan pekerjaan. “Jangan sampai guru honorer yang sudah berjasa bertahun-tahun membantu pendidikan di pedalaman, jadi korban dari kebijakan ini,” kata Sugiyarto. (VK1)


